Mudik ngak nih ?

Setelah setahun lebih  Covid-19 meneror kita semua, semakin hari dampaknya semakin sangat terasa, tidak hanya dalam perekonomian melainkan dalam cara kita beraktivitas sehari-hari. Sudah terasa jenuh juga mungkin dengan kondisi ini tapi harus bagaimana lagi. Ditambah beberapa kebijakan untuk menekan pertumbuhan virus ini, kembali di perayaan hari lebaran tahun 2021 pemerintah melarang kita untuk mudik. Dampaknya pro dan kontra yang luar biasa dalam masyarakat. Dokumentasi pribadi Larangan ini sangat terasa untuk para perantau seperti saya yang masih punya kampung halaman, bisa jadi bukan hanya kita yang menginginkan kita untuk pulang tetapi keluarga di kampung sana pasti banyak orang tua, keluarga dan kerabat menunggu untuk kita pulang kampung. Sebenarnya tujuan pemerintah ada benarnya juga, demi keselamatan kita bersama dan keluarga, cuman mungkin ini memiliki dampak yang cukup serius juga untuk masyarakat ditanah rantau maupun keluarga didesa yang benar benar ingin bertemu keluarga.

Mengenal Polisi Virtual Dan Cara Kerjanya

Memang sebuah PR besar untuk bangsa Indonesia dalam menghadapi derasnya layanan internet yang memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi. Kemajuan teknologi yang kian tumbuh pesat telah menawarkan berbagai bentuk layanan didalam kehidupan bermasyarakat.



Seakan dengan jaringan internet menjadikan semua tanpa batas, hingga secara tidak langsung perlahan mempengaruhi gaya hidup kita. Saat ini di era serba digital seseorang tidak keusulitan untuk mendapatkan atau menyampaikan informasi yang di inginkan secara instan.

Berbagai platform media menyediakan aneka fitur canggihnya untuk memanjakan para followernya. Ingin traveling tanpa harus berkunjung ke lokasi aslinya berbagai video telah di unggah di YouTube, berinteraksi bersama melalui Instagram, Twitter, Facebook, TikTok  dengan berbagai topik kita tinggal pilih dan masih banyak lainnya.

Sayangnya, berbagai alat tersebut dengan segala keunggulannya tanpa digunakan secara bijak tentu saja akan mendatangkan mudharat dari pada manfaat positifnya baik bagi diri sendiri maupun bagi yang melihat atau mendengarnya. Fakta yang terjadi tidak sedikit kita temui netizen menggunakan media pribadinya tersandung bebagai kasus yang menjeratnya.

Baca juga : "Donkihote" Toko Retail Menarik Yang Perlu Kamu Kunjungi Saat Traveling Ke Jepang

Untuk mencegah hal ini perlunya pengawasan dan guna memberikan pemeliharaan Kamtibmas agar siber dapat digunakan dengan sehat dan produktif bebas dari berbagai dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa. Oleh karenanya, dihadirkan Polisi Virtual.

Polisi virtual adalah suatu system patroli di dunia siber yang diluncurkan oleh Polisi  bekerjasama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi ungahan-unggahan diberbagai media internet dengan menegur masyarakat yang melakukan unggahan/aktivitas berpotensi melanggar UU ITE, selain itu memberi edukasi kepada masyarakat terkait UU ITE.

Semoga saja dengan kehadiran Polisi diruang digital diharapkan memberikan keamanan dan kenyamanan kita agar pada saat mengakses internet dari berbagai platform digital yang ada dapat mencegah tindakan-tindakan yang seharusnya tidak terjadi sehingga hal negatif, saling merugikan antar sesama dapat di cegah.

Polisi virtual resmi beroperasi dengan adanya surat edaran Kapolri Nomor.SE/2/II/2021, melalui virtual police, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan apa yang ditulis ada yang melanggar pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus. (Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono)

Cara Kerja:

Tim Polisi virtual akan melakukan patroli siber di berbagai media sosial dan mengawasi konten-konten yang mengandung hoaks serta hasutan diberbagai platform.

Apabila ditemukan konten yang terindikasi melakukan pelanggaran, maka dari pemantauan tim Polisi virtual akan mengirimkan peringatan melalui medium pesan atau direct message ke pemilik akun.

Peringatan ini akan diberikan setelah tim melakukan kajian tehadap konten dengan sejumlah ahli, seperti ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli ITE. Kondisi ini dilakukan untuk menekan subjektivitas aparat kepolisian untuk menilai cangkupan isi konten yang ada, kemudian untuk dilakukan penindakan peringatan dengan dilakukan peneguran.

Peringatan itu akan meminta agar pemilik akun menghapus konten yang berpotensi melanggar pidanan dalam kurun waktu 1X24 jam. Jika postingan di medsos tersebut (yang diduga) mengandung pelanggaran hukum atau hoaks tidak segera di respon sesuai anjuran oleh pemilik, maka penyidik akan memberikan peringatan kembali sebanyak satu kali.

Jika peringatan yang kedua tidak diindahkan, maka tim akan memanggil pemilik akun untuk dilakukan klarifikasi. Upaya penindakan akan dilakukan sebagai langkah terakhir, tidak semua penyimpangan di ruang siber dilakukan upaya penegakan hukum melainkan mengedepankan mediasi dan restorative justice, baru ke laporan polisi.

-------

Berharap semoga dunia siber Indonesia semakin bersih dari konten konten yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Comments

ABOUT